Saat ini satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan peyelidikan di Kota Palembang untuk mengumpulkan data-data terkait Kasus Suap Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar.
KPK mencurigai adanya keterkaitan sengketa Pilkada di MK yang ditangani oleh Akil adanya unsur penyuapan. Oleh karena itu, KPK menyita beberapa dokumen dari rumah Walikota Palembang, Romy Herton, dan kantor Pemkot Palembang.
“Mengamankan sejumlah dokumen termasuk diduga berkaitan dengan Pilkada,” ujar Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (30/10/2013).
Selain itu, Tim Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan kepada pejabat di jajajaran Pemkot Palembang. Johan menjelaskan ada empat pejabat yang diperiksa oleh KPK di Palembang diantaranya adalah Ucok Hidayat (sekda kota Palembang), Alex ferdinandus (Kadis PJPP), Diankis Yulianto (Kadis KPPT), Isnaini madani (Kadis Tata Kota).
“Tim Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan kepada pejabat Pemkot Palembang yang dilaksanakan di Polda Palembang,” lanjutnya.
Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan kantor Walikota Palembang, Selasa (29/10/13) di kediaman Wali Kota Palembang Romi Herton di Jl. Ki Rangga Wirasantika.
Selain kediaman Wali Kota Palembang, tim KPK juga menggeledah DPP KAD dan Kantor Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pengeledahan di Palembang dan Empat Lawang ini diduga berhubungan dengan kasus suap sejumlah Pilkada yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
sumber
0 comments:
Post a Comment