Arab Saudi siap cambuk dan penjara 402.311 TKI

Akibat usainya kebijakan amnesti dari pemerintah Arab Saudi terhadap TKI overstayer, sedikitnya 402.311 TKI di Arab Saudi terancam sanksi.


Amnesti terhadap TKI overstayer akan berakhir 3 November 2013 besok. Namun sampai hari ini belum ada informasi apakah akan ada perpanjangan atau tidak.

“Data terakhir TKI yang ajukan amnesti ke perwakilan RI di Arab Saudi per 13 Oktober 2013 sebanyak 91.161 WNI/TKI,” kata anggota Timwas TKI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka kepada LICOM di Jakarta, Sabtu (02/11/2013).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, 91.161 WNI/TKI tersebut melapor melalui KJRI Jeddah sebanyak 86.922 orang dan yang melalui KJRI Riyadh sebanyak 4.239 orang.

Sementara yang sudah dipastikan mendapatkan amnesti baru 18.689 TKI/WNI. Rinciannya, dari KBRI Jeddah 14.978 orang dan KBRI Riyadh 3.680 orang. Padahal, Rieke mencatat adanya 421.000 TKI di Arab Saudi yang tidak memiliki dokumen.

“Tapi ini hanya berdasar pada TKI yang sudah tidak berdokumen. Sementara pastinya hingga kini belum diketahui. Pemerintah saja tidak memiliki data, apalagi saya,” bebernya.

Rieke menambahkan, para TKI yang mendapatkan pelayanan amnesti baru 20,50%. Padahal, data yang ada itu pun tidak menunjukkan realita jumlah TKI overstayer yang sebenarnya. Karena banyak yang masih belum terdata.

“Pemerintah harus segera mengambil keputusan politis untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan melakukan langkah-langkah perlindungan yang lebih progresif bagi para TKI,” tandasnya.

Dia menjelaskan, bagi yang tidak tercover amnesti akan mendapat sanksi hukum dari Pemerintah Saudi berupa ancaman kurungan atau cambukan dan deportasi.

Dia pun berharap kepada Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melakukan antisipasi pasca berakhirnya masa amnesti.

“Sediakan shelter penginapan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Karena sudah banyak para TKI overstayer yang diusir dari apartemennya disebabkan pemilik apartemen khawatir akan sanksi dan denda,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Pemerintah RI harus melobi Pemerintah Saudi Arabaia secara formal maupun informal untuk memperpanjang kembali masa amnesti.

“Bila permohonan perpanjangan amnesti ditolak, pemerintah harus segera mengambil opsi mengajukan pemulangan massal tanpa harus memiliki data lama sebagai syarat exit permit dari Saudi,” paparnya.

sumber

Continue

Rieke: Pemerintah boleh berakhir tapi buruh harus tetap ada

Bukan Rieke Diah Pitaloka namanya jika tidak bersuara lantang menyangkut persoalan kesejahteraan buruh. Merespon gejolak aksi demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah beberapa hari terakhir ini yang dinilainya sebagai reaksi akibat perundingan yang selalu macet, politisi PDIP ini kembali mengatakan bahwa dukungan untuk memerjuangkan hak-hak buruh agar bisa hidup layak menjadi sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar.


“Pemerintahan bisa berakhir, tapi yang namanya rakyat, terutama pekerja akan tetap ada dan harus tetap ada,” ujarnya kepada LICOM, Jumat (01/10/2013).

Menurut anggota Komisi IX DPR RI ini, saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki sistem UU pengupahan yang jelas. Padahal persoalan ini adalah amanat dari Presiden pertama, Bung Karno yang harusnya ditunaikan.

“Ingat, tahun 1950 di perlemen ini ada amanat Bung Karno bahwa kita harus punya UU sistem pengupahan. Ke depan, ini yang akan kita dorong agar ada,” terangnya.

Mantan artis yang dulu akrab disapa Oneng ini merekomendasikan harus ada semacam strategi pengupahan yang tidak boleh terpisah dari kebijakan industri, dimana salah satu komponen pentingnya adalah kebijakan perlindungan terhadap buruh.

“Untuk upah sendiri tentu saja harus ada perhitungan, melihat kapasitas modal, kapasitas industri, kapasitas tenaga kerja termasuk kapasitas sektoral di dalamnya,” pungkasnya.

sumber

Continue

Pungutan liar penyebab upah buruh murah

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Indra mengatakan, pungutan liar menjadi penyebab utama atas murahnya upah buruh di Indonesia. Maraknya aksi pungutan liar ini, kata Indra, menjadi bukti bahwa pemerintah telah gagal menjalankan fungsinya dalam menegakkan aturan pengupahan.

“Pemerintah dangan Tupoksinya tidak menjalankan fungsi dangan maksimal. Dari total 100% biaya produksi perusahaan, buruh hanya kebagian jatah 12 persen. Yang tinggi adalah pungli (pungutan liar),” ujarnya dalam diskusi bertema “Buruh Mengeluh Pengusaha Berpeluh” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (02/11/2013).

Atas persoalan ini, lanjut Indra, perusahaan tentu akan lamban berkembang karena kurangnya daya saing yang disebabkan oleh pungutan liar. Karena itu, ia mendesak agar penegakan hukum segera diperhatikan oleh pemerintah.

“Karena masih akan banyak pekerja yang diberi upah di bawah UMP. Ini yang jadi akar masalah. Kalau mau naikkan upah, logikanya bagaiamana daya beli dikembalikan akibat imbas kenaikan BBM. Kita tidak fair menaikkan upah tapi tidak mengindahkan hal ini,” pungkasnya.

sumber

Continue

PT LI distribusikan dana komersial pada klub peserta ISL

CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono mengatakan telah mendistribusikan kembali dana kontribusi komersial kepada klub peserta Indonesia Super League (ISL). Total setiap klub menerima senilai 500 juta rupiah.


Seperti dilansir situs resmi Liga Indonesia, sebelumnya PT Liga Indonesia sudah mencairkan hak setiap klub sebesar 1 miliar rupiah. Dengan demikian, setiap klub masih memiliki dana sebesar 1,5 miliar rupiah di PT LI.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelum kompetisi digelar, setiap klub diputuskan mendapat kontribusi komersial 3 miliar rupiah.

“Minggu lalu dan Minggu ini, kami sudah mendistribusikan 500 juta ke seluruh klub. Minggu depan kemungkinan 500 lagi sehingga menjelang RUPS semua diharapkan sudah selesai,” kata Joko.
Persoalan pencairan dana kontribusi kini menjadi pembicaraan setelah belakangan klub disebut ingin mengalihkannya untuk membayar gaji pemain.

Dalam kesempatannya, Joko menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa serta-merta menggunakan dana itu untuk langsung membayar gaji pemain. Prosedurnya, klublah yang mengalihkan dana tersebut dan membayar secara langsung.

“Itu juga terbatas terhadap kontribusi yang dimiliki klub. Artinya, tidak banyak yang tersisa di Liga Indonesia untuk dicadangkan membayar gaji pemain,” tutupnya.

sumber

Continue

Jacksen: Permainan timnas lebih berkembang dari sebelumnya

Pelatih Timnas Indonesia Jacksen F Tiago puas atas kemenangan telak 4-0 atas Kyrgyzstan. Menurutnya permainan Timnas lebih berkembang dari penampilan saat melawan China pada 15 Oktober.


“Permainan lebih ada perkembangan dari saat melawan China. Kali ini para pemain tampil lebih tenang dan percaya diri sehingga bisa lebih menguasai pertandingan. Saya pun menekankan, yang terpenting dalam kemenangan ini adalah proses dari lahirnya empat gol tersebut, bukan berapa jumlah gol yang berhasil dilesakkan ke gawang lawan,” kata Jacksen seperti dilansir situs resmi Liga Indonesia.

“Saya bangga bisa melihat perkembangan dari tim. Hasil itu membuat kami bisa tidur dengan tenang. Imbang lawan China, saat ini anak-anak bisa menang. Paling tidak, progres ini sangat menjanjikan. Semoga lawan China kami bisa mendapatkan nilai di sana, jika Tuhan mengizinkan,” sambungnya.
Pelatih asal Brasil ini pun berharap menjadi modal bagus sebelum bertolak ke China ini bisa meningkatkan moral para pemain untuk memetik hasil sempurna di laga kualifikasi Piala Asia 2015 menghadapi China pada pertandingan 15 November.

Mengenai bongkar pasang pemain, Jacksen mengatakan bahwa dia masih akan melakukan simulasi-simulasi untuk mencari formasi terbaik yang akan diturunkan pada laga yang akan menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Asia kali ini.

Pada babak pertama di lini depan Jacksen memainkan Zulham dan Samsul Arif, sementara Titus Bonai dan Boaz Solossa dipasang pada babak kedua. Sejumlah pemain juga diganti pada paruh kedua.
“Nanti yang terlihat paling siap pada hari pertandingan, mereka yang akan dipilih,” tutupnya.

sumber

Continue

Kejati Jatim usut dua pejabat Pemkot Surabaya soal `uang siluman’

Pengusutan `uang siluman’ Rp 8 miliar di Kasda Pemkot Surabaya terus dilakukan Kejati Jatim. Setelah gagal memanggil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya pada Jumat (1/11/2013) kemarin, Kejati Jatim akhirnya memanggil pejabat Dinas Pengelolaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Surabaya untuk dimintai keterangan seputar keberadaan uang tak bertuan tersebut.


Masing-masing Sekretaris DPPKD Surabaya, Yuniarto Herlambang dan Kasi Pajak Hiburan dan Reklame, Indira Wahyuni. “Mereka diperiksa untuk menjelaskan bagaimana ada uang titipan pajak reklame di rekening Pemkot Surabaya,” ujar Kasidik pidana khusus Kejati Jatim Rohmadi.

Sementara itu, usai diperiksa Sekretaris DPPKD Surabaya Yuniarto Herlambang mengaku sama sekali tak mengetahui secara detail kapan ada dana titipan atau uang tak bertuan dari reklame sebesar Rp 8 miliar. “Saya kurang paham apa uang Rp 8 miliar itu ada sejak 2009 atau 2011 lalu. Yang tahu detailnya adalah bendahara,” terangnya.

Pihaknya juga tak mengerti, kapan uang titipan reklame itu masuk ke rekening Pemkot Surabaya, yang juga jadi tempat menyimpan dana Kasda. Dia melihat, perusahaan reklame tiba-tiba sudah memasukkan dana ke rekening itu. “Tapi uang yang ada di rekening itu tak hanya dari reklame saja, namun juga dari pendapatan lain,” tambahnya.

Dipaparkannya, meski ada uang yang masuk ke rekening Pemkot Surabaya, namun pengambilanya harus sesuai prosedur. “Kami tak bisa serta merta mengambil uang itu begitu saja. Ini adalah uang negara dan untuk mengambilnya tetap harus ada prosedurnya,” pungkasnya.

sumber

Continue

Dua gol Zulham dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia

Timnas Indonesia mampu melibas Kyrgyzstan dengan skor 4-0. Tetapi ada pemain yang menjadi salah satu aktor terciptanya kemenangan besar ini. Pemain tersebut adalah penyerang sayap Zulham Zamrun yang sukses memborong dua gol.


Seperti dilansir situs resmi Liga Indonesia, Zulham menjebol gawang Kyrgyzstan masing-masing di menit 28 serta gol kedua dicetak pada menit ke-38 atau sebelum dua gol dicetak oleh Titus Bonai dan Ahmad Jufrianto, masing-masing pada menit ke-66 dan 70′.

Laga ini menjadi laga yang spesial baginya, karena sumbangan dua gol ini menjadi gol perdananya bagi Indonesia.

“Sangat Bangga bisa mencetak gol untuk Negeri ini. Saya persembahkan gol ini untuk seluruh masyarakat Indonesia,” kata Zulham usai laga.

Selain itu, Zulham juga mengaku kecewa dengan sedikitnya penonton yang datang ke stadion. Karena menurutnya, setiap timnas bertanding, bisa menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh di stadion sebagai pembakar semangat pemain.

“Saya sama sekali tidak tegang dalam pertandingan tadi. Penampilan saya tadi juga sekaligus pembuktian bahwa saya layak jadi starter timnas,” harap pemain asal Mitra Kukar ini.

Sebelumnya, Zulham tampil ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi dalam uji coba, 7 Oktober 2011.

sumber

Continue

Ratusan triliun aset hutan terus digarong jika tak maksimalkan KUHP

Peneliti Perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan, kerugian negara ratusan triliun akibat kejahatan korporasi sektor kehutanan sebenarnya dapat dikembalikan jika penerapan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) dilakukan secara maksimal.
Pasalnya, menurut Yustinus,  penegak hukum hanya menjerat para operator lapangan tindak kejahatan hutan, dan bukan pada kejahatan korporasinya.

Sebelumnya, Indonesia Coruption Wacht (ICW) merilis kerugian negara akibat kejahatan korporasi sektor kehutanan (pembalakan, eksploitasi, dll) mencapai Rp 691 Triliun sejak 2008. Namun, dalam proses hukum pidananya, sisi korporasi justru jarang terjerat, sebagai pihakyang mempertanggungjawabkan pidananya. Padahal, kerugian tersebut dapat dikembalikan jika korporasi ikut terjerat dalam pertanggungjawaban pidananya.

Yustinus pun memberikan contoh kasus Asian Agri sebagai referensi. Walaupun detail kasusnya berbeda, namun menurutnya, secara garis besar, kasus Asian Agri dapat dijadikan pandangan, lantaran sama-sama melibatkan korporasi.

Menurut Yustinus, Asian Agri, yang terlibat kasus ‘pengemplangan pajak’, telah menjalani proses hukum sebagai korporasi. Berdasar Undang-undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000, Mahkamah Agung (MA) telah mengamankan aset yang dimiliki Asian Agri. Dengan UU tersebut, korporasi wajib membayarkan kerugian negara yang diakibatkannya sebanyak empat kali lipat.

“Saya dengar MA sudah amankan asset Asian Agri ya. Jumlahnya melebihi tuntutan Jaksa malah. Hanya saja, baru sampai tahap pengamanan asset, belum sampai tahap eksekusi,” ujar Yustinus saat dihubungi LICOM, Kamis, 31 Oktober 2013.

Untuk kasus kejahatan korporasi sektor kehutanan secara umum, sebenarnya Undang-undang (UU) telah memposisikan korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Namun, Yustinus mengatakan, dalam proses eksekusi nantinya, ada pertimbangan sosial yang harus diperhatikan. Yang dimaksud pertimbangan sosial adalah, bagaimana agar aset yang disita pemerintah nantinya tetap produktif.

“Nanti harus dibikin skema agar perusahaan tetap produktif. Pemerintah jangan asal sita aset, demi kelangsungan hidup karyawan-karyawannyakan. Itu yang harus diperhatikan juga,” ujar Yustinus.

sumber

Continue

Sebagian Kapolda tidak hadiri Setijab Kapolri

Dalam upacara serah terima jabatan Kapolri di lapang Korp Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (29/10/13), tidak sejumlah petinggi Polri seperti, Kapolda menghadiri setijab tersebut.


Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Frangky Sompie menjelaskan, bahwa ketidak hadirnya sejumlah Kapolda disebabkan mengatisipasi adanya sejumlah buruh yang akan melakukan mogok nasional.

“Jadi Kapolda yang hadir rawan tidaknya karena ada aksi mogok nasional,” kata Ronny di LapangKorps Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Selasa (29/10/13).
Sehingga kerawanan disesuaikan Kapolda masing-masing untuk memutuskan datang atau tidaknya dalam setijab Kapolri.

“Sebelumnya pelantikan, sudah ada instruksi dari Pak Timur, untuk mengantisipasi aksi mogok nasional. dengan arahan video confenrence sehingga mengutamakan pelayanan, dalam mengantisipasi mogok nasional,”jelasnya.

sumber

Continue

Polisi waspadai warga asing, cegah pembobolan data perusahaan

Kepolisian akan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap Warga Negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia, setelah ditangkapnya 25 orang WNA yang melakukan kejahatan dengan membajak email perusahaan.


“Ada 25 orang yang ditangkap, setelah sebelumnya 5 orang, mereka melakukan kejahatan transnational crime di Indonesia,” kata Kapolri Komjen Sutarman di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (31/10/13).

Untuk itu, pihaknya akan seketat mungkin mengawasi dan melakukan tindakan hukum terhadap orang-orang asing yang masuk ke Indonesia dan melakukan tindak pidana jika melakukan kejahatan. Belum lagi kelompok imigran ilegal yang datang, kemudian berasimilasi dengan dengan penduduk Indonesia seperti kawin kontrak, punya anak dan menjadi masalah sosial.“Hal ini sudah kami petakan bersama dengan teman-teman dari imigrasi untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum, sehingga Indonesia tidak menjadi sampah manusia yang datang ke Indonesia, kemudian melakukan kejahatan,” pungkasnya.

sumber

Continue

Ngecer togel, penjual Tahu Tek Tek ditangkap polisi

Saji Susanto (47) seorang penjual Tahu Tek Tek warga Jl Brongalan Sawah Gg IV, Surabaya harus mendekam di ruang tahanan Polsek Simokerto.


Bukan karena Tahu Tek-nya, kemahalan, tetapu pedagang keliling tersebut ditangkap karena memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengecer lotre toto gelap (togel).

Kanit Reskrim Polsek Simokerto, AKP Moch Robby mengutarakan, pelaku ditangkap setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat yang resah terhadap maraknya judi togel.

“Setelah mengembangkan laporan dari masyarakat, anggota kami langsung melakukan pengintaian. Tersangka kami tangkap saat menerima pemasang togel,” Jelasnya kepada LICOM, Kamis (31/10/2013).

Menurut Robby, modus yang dilakun Saji terbilang rapim, sebab ialah bertansaksi transaksi melalui pesan singkat (SMS). Dengan cara yang lumayan rapi ini, pelanggan tinggal mengirim pesan ketika mamasang nomor jitu.

“Tersangka ditangkap dirumahnya, Senin 27 Oktober lalu. Ia tidak dapat mengelak karena di hand phone miliknya terdapat rekap angka togel. Dan itu kami jadikan barang bukti,” ungkapnya.

Dihadapan petugas, Saji mengaku menjadi pengecer togel sejak setahun lalu. Dalam setiap kali jualan ia mendaptkan omset Rp 200 ribu. Dari hasil penjualan itu, ia mendapatkan komisi sebesar 15 persen. Sementara Dari hasil penjualan lotre itu, ia menyetor kepada seorang bandar berinisial TN.

Pasca penangkapan terhadap Saji, saat ini Polsek Simokerto tengah melakukan pengejaran terhadap NT. “Identitas bandarnya sudah kita kantongi,” tegas Rooby.

sumber

Continue

Hanura desak KPK lakukan investigasi kebocoran BAP

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi terhadap kebocoran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rudi Rubiandini yang menyeret nama politisi Demokrat, Sutan Bhatoegana. Hanura juga mendesak KPK mempublikasikan hasil investigasi itu.

“KPK harus lebih hati-hati. Kalau benar BAP bocor, itu PR (pekerjaan rumah) besar buat KPK, karena jadi sebuah masalah bagi proses penegakan hukum,” kata Wakil Sektaris Jendral (Wasekjend) Bidang Hukum dan HAM DPP Hanura, Kristiawanto kepada LICOM di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurut dia, substansi BAP tidak boleh bocor dan tidak boleh dibiarkan. Karena, hal itu bisa merugikan orang yang tercantum dalam BAP.

“Dalam penegakan hukum harus benar-benar dijalankan proses hukum perkara, kebocoran BAP harus diselidiki dan kasih sanksi yang tegas,” tandasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, sistem yang dibangun KPK saat ini sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi sayangnya masih ada beberapa personil KPK yang tidak semuanya bisa menjalankan sistem dengan bagus.

“Karena sebagian kecil bisa berimbas besar terhadap KPK. Harus serius menangai kalau terjadi pembocoran terhadap BAP. Sehingga publik bisa percaya,” tegasnya.

Kristiawanto mengaku, KPK masih diharapkan bisa menjadi lembaga penegak hukum yang profesional dan bersih. “Makanya harus dibentuk tim investigasi, karena akan menjadi sebuah kebiasaan di KPK terkait penyimpangan yang tidak baik. Segera masalah sekecil apapun untuk dituntaskan,” pintanya.

Dia berharap, dalam investigasi kebocoran BAP, KPK tidak perlu melibatkan polisi. Cukup internal KPK saja. “Dan tidak perlu ditutup-tutupi. Kalau jaga citra saja, nanti jadi bom waktu di KPK. Kesalahan perlu diamputasi,” tuturnya.

sumber

Continue

Dosen Psikologi UI diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dosen Fakultas Psikologi UI, Damona Kwintatmi Poepawardjaja sebagai saksi setelah minggu lalu ia juga dimintai keterangan oleh KPK untuk kasus proyek pembangunan dan instalasi teknologi informasi perpustakaan UI tahun anggaran 2010-2011.


“Dia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Mantan Rektor UI, Prof. Dr. Gumilar Rusliwa Somantri, dosen UI Jachrizal Sumabrata, Direktur Umum dan Fasilitas UI Donanta Dhaneswara, Emirhadi Suganda (Dosen Fak Teknik UI), dan Harun Asjiq Gunawan (dosen Fak Kedokteran Gigi UI).

KPK juga sudah memanggil Direktur PT Makara Mas, Tjahjanto Budisastro dan Dyah Ayu Anggraeni, Direktur PT Nestindo Inter Buana Fisy Amalia, Direktur PT Derwi Perdana Internasional Irawan Widjaja, Mantan Karyawan PT Makara Mas Dery Sukma, pihak swasta Rajender Kumarkishu Khemlani, dan Darso Puji Nugroho.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum Universitas Indonesia, Tafsir Nurchamid, sebagai tersangka. Tafsir diketahui pernah menjabat wakil dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI pada 2003-2007. Saat itu, dekan dijabat Gumilar R Soemantri. Tafsir saat ini menjabat dosen di Jurusan Administrasi FISIP UI.

Tafsir memperoleh gelar doktor dan master di Bidang Administrasi Pajak dari Pascasarjana UI setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi UI. Tafsir disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Tafsir diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

KPK menemukan dugaan penggelembungan harga dari proyek pengadaan senilai Rp 21 miliar tersebut. KPK memastikan pengusutan kasus ini tidak berhenti pada penetapan Tafsir sebagai tersangka.

sumber

Continue

Sikat billboard DKI “ngawur”, imbangi operasi topeng monyet jalanan

Tekad pemerintahan Jokowi-Ahok mengembangkan potensi Jakarta jadi obyek wisata internasional, tidak sekadar Omdo (Omong Doang).


Di tengah operasi bersih-bersih pengamen topeng monyet di pinggir jalan, papan papan reklame ‘gawur’ juga ditertibkan.

Aksi menindak tegas papan-pan reklame (billboard) ‘melanggar’ itu, belakangan terus dilakukan.
“Pemasangan reklame dan billboard hanya akan merusak tata kota Jakarta,” kata Basuki T Purnama (Ahok) di Balaikota Jakarta.

Ahok menegaskan, tidak akan memberikan izin baru bagi papan reklame di Jakarta. Bagi pemilik reklame yang sudah mengantongi izin, pihaknya tidak tak akan memperpanjang.
“Enggak ada izin baru. Yang sudah ada, tidak usah diperpanjang lagi,” tegas Ahok.
Operasi bersih-bersih itu, terlihat di Jakarta Selatan, sebuah papan reklame berukuran besar dirobohkan.

Dari pantauan Licom, Rabu tadi (30/10/13), sejumlah petugas Satpol PP menggunakan tiga mobil bak terbuka, mendatangi papan reklame Indomaret di depan Bank Muamalat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa perobohan reklame ini dilakukan lantaran tidak memiliki izin resmi. “Tidak memiliki ijin, maka dirobohkan,” kata petugas yang enggan menyebutkan nama kepada Licom, di lokasi.

Penertiban itu, tidak hanya membuat pemandangan yang sebelumnya terkesan penat karena papan reklame berdiri tanpa mengidakan estetika tata ringan, terlihat menjadi “plong”.

Tidak hanya itu. Warga yang berada di sekitar lokasi, juga senang menyaksikan penertiban seperti itu. Pasalnya, cuaca hujan yang tidak menentu mengkhawatirkan papan reklame roboh karena dipasang seenaknya.

sumber

Continue

Loyalis Anas, Tri Dianto akhirnya penuhi panggilan KPK

Mantan Ketua DPC Partai Demokrat Cilacap, Tri Dianto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya menolak hadir karena prosedur pengiriman surat panggilan KPK yang dinilainya tidak etis yaitu mengirimkan ke alamat tiga istrinya.


“Jadi saya hari ini memenuhi panggilan KPK. Karena saya janji, kalau KPK kirim satu surat, satu lembar ke alamat istri saya nomor 1, saya penuhi,” ujarnya saat datang ke gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurut jadwal, Tri Dianto akan dimintai keterangan untuk tersangka Anas Urbaningrum dalam kasus gratifikasi terkait proyek Hambalang. Meski demikian, ia mengaku tidak tahu apa-apa tentang kasus tersebut.

“Saya bingung, dalam panggilan ini sebagai saksi Hambalang, terus terang saya bingung. Saya tidak tahu apa-apa, akan saya jelaskan ke penyidik yang saya ketahui ya saya sampaikan,” ungkapnya.
 Sebelumnya, KPK mengirimkan surat panggilan kepada Tri Dianto ke tempat tinggal tiga istri Tri Dianto. Hal ini membuatnya tersinggung karena merasa privasinya terganggu akibat KPK mengirimkan surat panggilan ke tempat tinggal tiga istrinya.

Saat itu KPK melalui juru bicaranya Johan Budi menilai hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaktahuan akan panggilan tersebut.

“Untuk menghindari ketidaktahuan akan panggilan tersebut jadi dikirim ke tiga tempat itu. Jadi nanti tidak ada alasan `lo saya kan tidak tinggal di situ`,” ujar Johan.

Johan menambahkan, Tri Dianto tidak memberi konfirmasi atas ketidakhadirannya dalam panggilan pertamanya. “Nanti akan dipanggil lagi, dikirim ke alamat yang kita ketahui. Kalau tidak datang lagi akan ada upaya paksa,” kata Johan.

Hal ini, lanjut Johan, karena keterangan dari saksi sangat dibutuhkan. “Setiap saksi penting, dia perlu didengar keterangannya,” pungkasnya.

sumber

Continue

Cling! Stasiun-stasiun Jakarta dibersihkan

Bagi pengguna jasa transportasi kereta api, ada suasana yang berbeda saat berada di Stasiun Kereta Jakarta Kota, dan empat stasiun besar lainnya di Jakarta.


Bedanya, area stasiun tidak lagi jorok dan kotor. Justru jadi bersih tanpa noda sedikit pun menempel di area stasiun.

Ini lantaran 677 prajurit Cif, pembersih serba guna produksi Unilever Indonesia, melakuan kegiatan “Cif Cleaning Project 2013″. Kegiatan ini sukses membersihkan Stasiun Jakarta Kota dan empat stasiun ikonik lainnya menjadi bersih berkilau.

Kegiatan itu juga untuk menularkan semangat hidup bersih kepada masyarakat luas. Keempat stasiun itu,  yakni Stasiun Kereta Gambir, Manggarai, Tanjung Priok dan Tanah Abang.

Asep Haekal, Brand Manager Cif PT. Unilever Indonesia, Tbk, mengakuin “Cif Cleaning Project 2013″ dilakukan sejak 7 Oktober lalu, berakhir 29 Oktober 2013.

“Awalnya, kami berencana membersihkan satu stasiun saja, yakni Stasiun Kereta Jakarta Kota. Tapi, melihat animo yang begitu besar, akhirnya kami membersihkan empat stasiun kereta lainnya melalui sistem voting di media sosial, yakni Stasiun Kereta Gambir, Manggarai, Tanjung Priok dan Tanah Abang,” kata Asep kepada LICOM usai penutupan “Cif Cleaning Project 2013″ di Stasiun Kereta Jakarta Kota, Rabu (30/10/2013).

Dijelaskan Asep, sosial media yang dimaksud adalah website www.cifcleaningproject.com, papan berjalan dan giant wall di Car Free Day serta berbagai pusat perbelanjaan di Jakarta. Akhirnya, terkumpul 677.328 dukungan masyarakat.

Kemudian, dilakukan pembersihan 3000 meter persegi di area Stasiun Kereta Jakarta Kota, “Dan, membersihkan area stasiun kereta Gambir, Manggarai, Tanjung Priok dan Tanah Abang, serta 72 gerbong kereta api yang panjang,” ungkap Asep.

Lewat aksi bersih-bersih di stasiun ini, Asep mengharapkan penumpang kereta api dapat menerapkan budaya hidup bersih dalam keseharian, baik di rumah maupun di fasilitas publik serta menularkan budaya ini ke orang-orang sekitarnya.

“Contoh kebiasaan yang paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya,” kata  Asep.
ERSA MAYORI

Selebritis Ersa Mayori ikutan tertarik kegiatan ini. Dia pun bersemangat mengajak publik menjalankan budaya hidup bersih dalam keseharian. “Budaya hidup bersih ini hendaknya jangan menjadi paksaan, melainkan sebagai suatu kebiasaan,” kata Mayori.

“Di rumah saya menyediakan tempat sampah di berbagai sudut agar mendidik anak-anak sedari  dini. Supaya rumah lebih higienis dan mempermudah pengolahan sampah, saya juga memisahkan tempat sampah organik dan anorganik,” tutur presenter gosip Insert di Trans TV ini.

sumber

Continue

Dalam waktu 20 hari, Polrestabes menangkap 43 bandar narkoba

LENSAINDONESIA.COM: Satuan Reserse narkoba Polrestabes Surabaya berhasil bekuk 50 bandar narkoba, di berbagai tempat, dalam waktu 20 hari terakhir.

Hasil ini terungkap pada Rabu (30/10/2013). Petugas dapat mengamankan barang bukti, 55,62 gram sabu, 16 set alat hisap, 1 unit sepeda motor, 688,12 gram Ganja, 4 unit timbangan, 10 lembar bukti transfer, tiga kartu ATM dan uang tunai 925 ribu rupiah.

“Kami berhasil mengamankan 50 tersangka penyalahguna narkoba, dimana 43 orang merupakan bandar sedang lainnya pengguna,” terang Wakasat Reskoba Polrestabes Surabaya Kompol Leonard.Kasus yang menonjol masih tetap didominasi oleh pengedar shabu, ada 39 tersangka dan 4 lainnya, pengedar ganja. Sedang 7 orang yang menjadi pemakai ini, ada yang masih pemula yang diajak temannya,” lanjut Leonard.

sumber

Continue

Usai didakwa kode etik, Akil Mochtar langsung diganti

Nasib Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non-aktif, Akil Mochtar akan diputuskan Jumat (01/11/2013) besok. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan mengambil keputusan usai melakukan serangkaian pemeriksaan.


Tidak sampai di situ, usai menerima putusan kode etik, posisi Akil Mochtar sebagai Ketua MK non-aktif akan diganti. Para hakim konstitusi telah siap menggelar pemilihan ketua baru.

Akil Mochtar akan menghadapi ‘dakwaan’ sebagai penerima suap, pelaku pencucian uang, serta pengguna narkoba sebagaimana opini yang selama ini terbangun di publik, baik melalui serangkaian pemeriksaan KPK, BNN, maupun Majelis Kehormatan.

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva memastikan, MKMK akan memertimbangkan hasil uji Deoxyribonucleic acid (DNA) Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri sebagai bahan pengambilan keputusan. “Itu bisa jadi bahan pertimbangan MKMK,” kata Hamdan Zoelva.

Ketua Majelis Kehormatan MK, Harjono mengatakan, masing-masing anggota majelis kehormatan sudah mempunyai kesimpulan dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa.
“Ini untuk menguji apa yang ditemukan tentang Pak Akil, apakah masuk prinsip-prinsip pedoman perilaku (hakim konstitusi),” kata Harjono.

Harjono menegaskan, MKMK akan mengambil keputusan terhadap perbuatan Akil Mochtar itu melanggar kode etik hakim konstitusi atau tidak yang didasarkan pada tujuh prinsip kode etik hakim konstitusi.

Prinsip yang dimaksud termuat dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Peraturan MK itu disebut Sapta Karsa Hutama yang memuat 7 prinsip yakni prinsip indepedensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, kearifan dan kebijaksanaan.

Wakil Ketua MK, Hamdan Zoelva menambahkan, pemilihan Ketua MK yang baru tidak harus menunggu datangnya hakim konstitusi yang baru pengganti Akil dari DPR, sebab proses penggantian hakim konstitusi membutuhkan waktu yang lama.

“Sementara MK membutuhkan ketua MK dalam waktu yang mendesak. Makanya, kita akan percepat,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, delapan hakim konstitusi memiliki hak dan peluang yang sama untuk mencalonkan diri sebagai ketua MK baru pengganti Akil Mochtar. Tak hanya dirinya, lanjut Hamdan, hakim konstitusi yang baru seperti Patrialis Akbar juga mendapat hak yang sama untuk mengajukan diri dalam bursa pemilihan ketua MK nanti.

Harjono menambahkan pemilihan ketua MK yang hanya diikuti delapan hakim konstitusi tetap sah dan tidak melanggar peraturan MK. “Ada wacana jika hanya delapan hakim konstitusi mana bisa. Ini harus menunggu satu lagi dari DPR kapan memilih juga belum bisa dipastikan, apakah aturannya pakai Perppu MK, kan belum tentu,” kata Harjono.

sumber

Continue

Mobil BMW X5 Diklaim Bukan Milik Hatta Rajasa?

Mobil BMW X5 Nopol B 272 HR yang  tidak dimasukkan ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) lantaran bukan mobil pribadi Menko Perekonomian Hatta Rajasa.


Demikian disampaikan juru bicara Keluarga Hatta Rajasa, Bima Arya Sugiarto kepada LICOM,Jumat (04/01/2013).

“Mobil itu atas nama perusahaan,” kata Bima yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Namun Bima tidak mau menjelaskan lebih rinci perusahaan apa yang dimaksud tersebut.
 “Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi pengacara ya,” sambungnya.

Untuk diketahui, Mobil BMW X5 Nopol B 272 HR yang dikemudikan Muhammad Rasyid Amrullah, dalam tabrakan maut di Tol Jagorawi, ternyata tidak ada (ikut dicatat) dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Hatta Rajasa yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

sumber

Continue

Hindari korupsi, Anak buah Rudi Rubiandini serahkan LHKPN ke KPK

Kepala Divisi Komersialisasi Minyak Bumi/SKK Migas, Agus Sapto Rahadjo mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agus datang untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada KPK.

“LHKPN  2013 kan belum masuk. Kan tiap tahun harus nyerahin,” kata Agus di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, (30/10/2013).

Saat ditanya mengenai permintan uang oleh ketua komisi VII, Sutan Batoegana kepada mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, Agus mengaku tidak mengetahuinya.

“Tidak tahu. Saya bagian urusan minyak. Tidak tahu yang itu,” ujarnya.

Sebelumnya pada Senin, (7/10/ 2013) Agus pernah diperiksa untuk kasus suap yang menjerat Rudi, KPK juga memeriksa anak buah Agus di Divisi Komersil bernama Ayodya Bellini Hindriono dan Virgo Eka Hartanto.

Kasus suap ini terungkap saat penyidik KPK menangkap Rudi bersama bos PT Kernel Oil Pte Ltd. Indonesia Simon Gunawan dan seorang pelatih golf, Deviardi, pada 13 Agustus 2013. KPK juga menyita uang dugaan suap sebesar US$ 400 ribu di rumah Rudi. Uang itu diberikan oleh Simon kepada Rudi melalui Deviardi agar Kernel Oil memenangi pelelangan itu.

Selain itu, penyidik juga menyita US$ 90 ribu dan Sin$ 127 ribu milik Rudi, serta uang US$ 200 ribu dari ruang kerja Sekretaris Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno. Saat ini, Waryono sudah dicegah Direktorat Jenderal Imigrasi bepergian ke luar negeri.

 sumber

Continue

Bongkar suap jaringan Akil, KPK gerilya ke Palembang

Saat ini satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan peyelidikan di Kota Palembang untuk mengumpulkan data-data terkait Kasus Suap Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tersangka Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar.


KPK mencurigai adanya keterkaitan sengketa Pilkada di MK yang ditangani oleh Akil adanya unsur penyuapan. Oleh karena itu, KPK menyita beberapa dokumen dari rumah Walikota Palembang, Romy Herton, dan kantor Pemkot Palembang.

“Mengamankan sejumlah dokumen termasuk diduga berkaitan dengan Pilkada,” ujar Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Selain itu, Tim Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan kepada pejabat di jajajaran Pemkot Palembang. Johan menjelaskan ada empat pejabat yang diperiksa oleh KPK di Palembang diantaranya adalah Ucok Hidayat (sekda kota Palembang), Alex ferdinandus (Kadis PJPP), Diankis Yulianto (Kadis KPPT), Isnaini madani (Kadis Tata Kota).

“Tim Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan kepada pejabat Pemkot Palembang yang dilaksanakan di Polda Palembang,” lanjutnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan kantor Walikota Palembang, Selasa (29/10/13) di kediaman Wali Kota Palembang Romi Herton di Jl. Ki Rangga Wirasantika.

Selain kediaman Wali Kota Palembang, tim KPK juga menggeledah DPP KAD dan Kantor Bupati Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pengeledahan di Palembang dan Empat Lawang ini diduga berhubungan dengan kasus suap sejumlah Pilkada yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.

sumber

Continue

Dahlan dukung Pertamina dipercaya Indonesia kelola Blok Mahakam

Gayung bersambutnya keinginan para elit di Indonesia soal pengelolaan Blok Mahakam harus diambil alih Indonesia dari tangan pengusaha Perancis dan Jepang, direspon serius Menteri BUMN Dahlan Iskan.


Kandidat Capres Konvensi Demokrat ini, menyatakan sangat mendukung penuh jika PT Pertamina dikehendaki mengelola sumur minyak dan gas Blok Mahakam di Kalimantan Timur itu.

“Saya percaya direksi dan seluruh insan Pertamina sudah puya tekad besar untuk mengambil alih Blok Mahakam,” kata Dahlan, usai membuka Annual Pertamina Quality Awards 2013, di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (30/10).

Sebelumnya, berkaitan peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober lalu, Dewan Perwakilan Rakyat mendesak minyak dan gas di Blok Mahakam Kalimantan Timur dikelola Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional.

“Diharapkan Presiden SBY bisa memberikan warisan positif bagi Indonesia dengan mengembalikan Blok Mahakam pada BUMN atau entitas nasional,” kata Wakil Ketua DPR Sohibul Iman di gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (28/10/13).

Dahlan menjawab pertanyaan wartawan, mengungkapkan, bahwa direksi, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan Pertamina sanggup mengelola Blok Mahakam.

“Pertamina punya pengalaman mengelola West Madura Offshore (WMO). Itu terbukti setelah mengambil alih WMO dari CNOOC, kinerja operasional meningkat dari 10.000 barel per hari menjadi 30.000 barel per hari,” kata Dahlan.

BUMN menunggu jawaban pemerintah. “Apa pun keputusan pemerintah kita akan melaksanakannya,” kata Dahlan.

Diketahui, kontrak Blok Mahakam antara Indonesia dengan perusahaan asing, Inpex (Jepang) dan Total (Perancis) sejak 1 April 1967 dan berakhir Maret 2017. Sejak 2007, dua korporasi asing itu mengajukan perpanjangan kontrak. Dan tahun 2008, PT Pertamina (Persero) mengajukan proposal sanggup mengelola. Tapi, pemerintahan SBY sampai sekarang belum memutuskan.

Ketika kontrak Total & Inpex berakhir 2017, diperkirakan sumur Migas ini menyusut tinggal 6-8 triliun TCF gas dan 100 juta barel minyak, bernilai sekitar Rp1.100 triliun. Saat awal kontrak, Blok Mahakam memiliki 27 triliun cubic feet (TCF) cadangan gas, dan 600 juta barel minyak.

Dicecar pertanyaan, Dahlan mengaku sempat meragukan kemampuan PT Pertamina mengambil alih Blok Mahakam. Tapi, keraguannya terbantahkan  bukti prestasi Pertamina mengelola West Off Madura.

“Walaupun nanti banyak yang meragukan Pertamina, bahkan mengalami kesulitan, saya sudah cek ke Direksi Pertamina, keraguan-keraguan itu tidak perlu ada. Prinsipnya Pertamina siap,” tegas Dahlan.

sumber

Continue

Polres Tanjung Perak amankan 17 ribu liter solar selundupan

Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggalkan 3 mobil tangki yang akan menyelundupkan bbm jenis solar bersubsidi ke kapal Sapporo di Pelabuhan Kalimas, Selasa siang  (22/10/2013).

Dari tiga mobil milik PT Seeoil tersebut petugas menyita 17 ribu liter solar.

Kasatreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Anton Prasetyo mengungkapkan, 3 truk tangki yang membawa ribuan liter BBM bersubsidi tersebut diamankan saat hendak menjual solar bersubsidi ke kapal yang bersandar di Pelabuhan Kalimas depan gudang 604.

“Ada informasi dari masyarakat bahwa ada solar bersubsidi yang akan diisikan ke kapal KM. sapporo di Pelabuhan kalimas Tanjung Perak. Lalu kami tindaklanjuti, dan akhirnya kami berhasil mengamankan tiga truk tangki dengan jumlah total muatan 17 ribu liter solar,” kata Anton kepada wartawan, Selasa (29/10/2013).

Dia menambahkan, untuk bahan bakar kapal seharusnya menggunakan solar industri, bukan solar bersubsidi. “Truk-truk ini hendak menjual solar subsidi ke kapal yang seharusnya menggunakan solar industri,” ujarnya.

Setelah dilakukan penyelidikan, kata dia, pihaknya berhasil menangkap Ratno (34) warga Surabaya yang merupakan pemilik solar tersebut yakni Ratno. Dari pengakuan Ratno, dirinya mendapatkan solar tersebut dari pengepulnya yakni DRT warga Bojonegoro dan IBD warga Pasuruan.

“Saat ini kami sedang memburu kedua pengepul yang menyuplai solar kepada Ratno, dan sudah kami ditetapkan sebagai DPO,” kata Anton.

AKP Anton juga mengatakan, agar tidak dicurigai, Ratno menampung solar subsidi tersebut ke truk tangki PT. Seeoil, sebuah perusahaan penyalur BBM ke kapal-kapal. Dia juga memalsukan surat jalan dan delivery order agar bisa menjual solar tersebut.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 55 dan atai 53 (b) dan (d) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

sumber

Continue

Nasdem: DPT ditunda karena ada pesanan atau KPU tak profesional?

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mempertanyakan penundaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Penundaan DPT itu apakah karena ada pesanan khusus dari pihak tertentu atau memang karena KPU tidak profesional?


“Ada apa di balik DPT diundur? Apa ada pesanan khusus atau KPU tidak profesional? Mari kita awasi bersama DPT. Jangan main-main dengan suara rakyat. Tidak jamannya membodohi masyarakat,” kata Ketua Dewan pimpinan Daerah (DPD) Nasdem Tasikmalaya Jawa Barat, Dwi Ratna Kartika kepada LICOM di Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Calon anggota DPR RI ini mengingatkan agar KPU tidak main-main dengan DPT dan harus profesional hingga tanggal 4 November mendatang untuk semaksimal mungkin menyempurnakan DPT.

“Kalau ketahuan direkayasa, rakyat akan marah besar. Saya mengimbau KPU harus netral dan jujur, bela yang benar untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Dwi Ratna juga berharap partai politik diberikan salinan DPT hasil penyempurnaan sebelum ditetapkan oleh KPU. Upaya tersebut harus dilakukan oleh KPU agar ada ruang untuk saling mengawasi antara peserta dan penyelenggara Pemilu.

“Harapan partai Nasdem secepatnya DPT ditetapkan. Supaya semua partai bisa prediksi tentang kemenangan. Karena ini sudah dekat Pemilu. Suhu politik dan pergesekan politik sudah mulai memanas. Jangan sampai DPT ini jadi sumbu kompor yang bakal membakar. Semoga KPU netral,” paparnya.

sumber

Continue

Elektabilitas Aburizal Bakrie terdongkrak iklan politik

Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin merespon baik hasil survei yang dirilis Alvara Research Center yang menempatkan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie sebagai Capres paling populer dan mengungguli Jokowi.

Bagi Nurul, capaian ini tidak lepas dari kerja keras partainya yang terus melakukan iklan politik untuk mengenalkan Aburizal Bakrie ke masyarakat luas.

“Sangat masuk akal popularitas Pak Aburizal Bakrie naik. Karena setiap hari kita melakukan serangan udara (iklan) yang massif. Kalau nggak populer itu juga kelewatan,” ujar mantan artis era 90-an ini kepada LICOM di Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Sementara soal elektabilitas Aburizal Bakrie yang masih belum mampu merobohkan hegemoni Jokowi, anggota Komisi II DPR ini meyakini bahwa seiring berjalannya waktu elektabilitas Aburizal Bakrie akan beranjak naik.

“Golkar akan bekerja lebih keras untuk mengenalkan Aburizal Bakrie ke masyarakat agar elektabilitasnya bisa menyaingi Jokowi. Kalau Pak Jokowi terekspos setiap hari dan publik sudah mengenalnya pasti akan jatuh hati,” ujarnya optimis.

Survei Alvara Research Center dilakukan terhadap 1.533 responden di 10 kota di Indonesia yaitu Jabodetabek, Medan, Surabaya, Makassar, Bandung, Semarang, Palembang, Balikpapan, Denpasar, dan Manado. Responden diminta menyebutkan Capres yang dikenal, kemudian frekuensi munculnya nama Capres dibagi dengan total responden lalu dikali 100 persen.

Survei dilaksanakan tanggal 24 September hingga 13 Oktober 2013. Metode survei adalah wawancara tatap muka dengan multistage random sampling. Margin of error sebesar 2,5 persen.

Urutan Capres paling populer versi Alvara Research Center:
1. Ical: 78,4 %
2. Jokowi: 76,0 %
3. Prabowo: 66,3 %
4. Wiranto: 62,5 %
5. Megawati: 62,4 %
6. Jusuf Kalla: 52,4 %
7. Dahlan Iskan: 36,3 %
8. Surya Paloh: 32,7 %
9. Hatta Radjasa: 28,9 %
10. Mahfud MD: 24,1 %
11. Rhoma Irama: 20,8 %
12. Marzuki Alie: 10,6 %
13. Lainnya: 49,3 %

Continue

Wabup Bojonegoro: Awas, jangan percaya makelar seleksi CPNS

Pemkab Bojonegoro menghimbau agar warga waspada terhadap makelar calon pegawai negeri sipil (CPNS), sehubungan akan diadakannya seleksi CPNS awal Nopember ini.


Himbauan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono. Jika ada orang yang mengaku dapat meoloskan tes dengan imbalan uang, harus diwaspadai. Seperti yang disampaikannya pada LICOM, saat menemui di Kantornya, Selasa (29/10/2013).

Setyo Hartono menambahkan, bahwa pelaksanaan rekruetmen CPNS di lingkup Kabupaten Bojonegoro adalah gratis dan tidak ada lagi bayar membayar atau pungutan dalam bentuk apapun.

“Apabila ada oknum yang menyatakan bisa membantu untuk meloloskan  seleksi CPNS, ini tidak benar adanya. Kami akan bertindak  tegas  dengan melaporkan kepada pihak berwajib jika kedapatan ada orang-orang yang tak bertanggung jawab itu memperdayai para peserta seleksei CPNS,” ancamnya.

Untuk itu, orang nomor dua di Pamkab Bojonegoro ini meminta kepada peserta maupun keluarga dan masyarakat, untuk tidak tergoda dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kesempatan perhelatan seleksi CPNS seperti saat ini .

Sementara itu, Sekretaris Daerah Soehadi Moeljono mengatakan, kuota penerimaan CPNS untuk Bjonegoro, dari honorer K-II ini tidak diketahui secara pasti. Sehingga tidak bisa dijelaskan berapa yang akan direkrut.

Sekda mengungkapkan, bahwa dalam hal ini, jajaran Pemerintah Kabupaten Bojonegoro hanya penyelenggara saja,  sedangkan soal dan koreksi dilakukan  oleh pemerintah pusat.

“Kita hanya sebagai penyelenggara saja, jadi berapa orang yang di terima, hingga saat ini belum bisa diketahui,” tandasnya.

sumber

Continue

Polda DIY kesulitan menangkap bandar narkoba

Polda DIY kesulitan menangkap bandar narkoba.Terbukti, peredaran narkoba di daerah ini cukup tinggi dan hanya sedikit pengedar yang tertangkap.


Dari beberapa pengedar yang tertangkap pun, Polda juga sangat minim mendapatkan barang Bukti. jumlah narkoba yang di sita dari para tersangka, jumlahnya jauh dibanding tahulalu.

Direktur Reserse Narkoba (Resnarkoba) Polda DIY, Kombes Pol Andi Fairan mengatakan, peredaran narkoba selalu dilakukan dengan jalur terputus. Sebab itu, jika terjadi penangkapan para pengedar dan pemakai, kepolisian tetap kesulitan mengungkap bandarnya.

“Tahun ini tidak ada. Belum ada bandar yang bisa kami tangkap karena kendala semacam itu. Tapi terlepas dari data acuannya, kami sebagai aparat meyakini bandar pasti ada di DIY,” ujar Kabagbin Opsnal Ditresnarkoba Polda DIY, Kompol Dedy Sumarsono.
namun komitmen Polda dalam penberantasan narkoba di DIY tetap tinggi. Meski baru bisa menangkap pemakai dan pengedar. Sepanjang 2013 hingga September, peredaran narkoba jenis shabu yang dapat diungkap mencapai 420,45 gram.

Untuk ganja, kepolisian mengamankan barang bukti seberat 1.605, 785 gram, putaw 2.263 gram dan extacy 32 butir.

sumber

Continue

Buruh tuntut Direktur PT CJ Feed dipenjarakan

Belum adanya kejelasan terkait Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) membuat buruh Jatim kembali beraksi. Ratusan pekerja yang tergabung dalam beberapa organisasi diantaranya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi Jl Gubernur Suryo, Rabu (10/4/2013).


Dalam aksinya, massa yang berasal dari wilayah ring satu Kota Surabaya dan sekitarnya ini meneriakkan yel-yel yang menghujat Gubernur Jatim Soekarwo karena dianggap berpihak kepada kepentingan kapitalis.

“Kejelasan UMSK ibaratnya seperti ingus yang keluar dari hidung, keluar masuk keluar masuk. Bahkan sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kita akan terus mengawal dengan perjuangan tanpa lelah,” ujar perwakilan demonstran.

Selain itu, beberapa spanduk juga dibawa sebagai bentuk tuntutan yang buruh, diantaranya tuntutan serikat pekerja Jombang terhadap PT CJ FEED, diantaranya :
1. Hapus sistem kerja outshorching dan angkat menjadi karyawan tetap PT CJ FEED Jombang
2. Tegakkan UU no 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja serikat buruh di Jombang
3. Penjarakan Direktur PT CJ FEED Jombang yang menghalang-halangi hak berserikat dengan sanksi 5 tahun penjara.

Meski sempat membuat lalu lintas macet, aksi massa yang dimulai pukul 13.00 siang ini berjalan dengan tertib tanpa ada keributan.

sumber

Continue

FSPMI desak Walikota Surabaya tetapkan UMSK tiga juta rupiah

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya, mendesak Walikota menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) 2014 minimum sebesar 3 juta rupiah.


Jamaludin, Ketua Konsulat FSPMI Kota Surabaya mengatakan, Walikota Surabaya harus segera bersikap tegas, sehubungan deadlocknya pembahasan UMK di Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Saat ini pembahasan masih bertahan pada angka 1 juta 740 ribu rupiah.

“Kita mendesak Walikota Surabaya segera menentukan keputusan soal UMSK. Kalau sekarang masih mencapai angka 1,7 juta rupiah tentunya kurang. Misalkan untuk transport pekerja, sehari dihargai 3500 rupiah, kan tidak cukup. Seharusnya nilai transport itu 10 ribu rupiah,” ungkap Jamaludin kepada wartawan.

Dijelaskanya, saat ini proses penentuan UMK Kota Surabaya untuk tahun 2014, telah mulai berjalan. Bahkan, Survei pasar  untuk mengetahui besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sudah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kota Surabaya. Tinggal menetapkan KHL dan UMK, selanjutnya Walikota mengusulkan UMK kepada Gubernur

“Walikota harus bertindak demi nasib buruh. Tingkat upah di Kota Surabaya untuk tahun 2013 ini, paling murah dan jauh dari layak, karena hanya 1 juta 740 ribu rupiah. Masih kalah dibandingkan daerah lain, seprti Pasuruan,” katanya.

Jamaludin menganggap, selama ini usulan UMK dari walikota Surabaya terbilang rendah dan
cenderung lebih pro kapitalis, seperti saat tahun 2013 ini.

“Lihat saja UMSK tahun ini, Walikota Surabaya tidak berpihak kepada peningkatan kesejahteraan buruh, karena tidak memberlakukan UMSK  dan hanya mengusulkan UMK sebesar 1,567 juta,” ungkapnya.

sumber

Continue

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun tidur saat dengar pendapat dengan DPU

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sukoyo, tidur saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Selasa (29/10/2014).


RDP tersebut digelar untuk mempertanyakan banyaknya proyek molor dan amburadul di Kota Madiun. Namun sayangnya, DPU terkesan saling lempar tanggung jawab dengan dinas pengguna anggaran terkait hal itu.

Namun Dalam RDP tersebut akhirnya terungkap, bahwa proyek-proyek yang molor dikarenakan lemahnya perencanaan. “Kedepan, perencanaan harus lebih matang, agar nggak ada lagi proyek-proyek yang molor,”ujar ketua komisi III, Roby Rohmana, kepada LICOM.

Saat ditanya oleh salah satu anggota komisi III, Ana Norma Sari, mengenai data yang diberikan DPU ke DPRD soal proyek PBM jilid II, Dinas PU tak bisa menunjukkannya. Justru yang diberikan data proyek PBM jilid I, yang dikerjakan oleh PT Lince Romauli Raya (PT LRR). Padahal PT LRR sudah diputus kontrak sejak tahun 2012 lalu.

Politisi Partai Hanura ini pun geram, lantaran diduga proyek tersebut terkesan diistimewakan. Dirinya pun mengindikasikan, ada yang tidak beres dalam proyek tersebut. Karena komisi III ini, yang membidangi segala sesuatu yang anggaranya dari APBD.

“Kami punya hak untuk melakukan pengawasan sesuai fungsi komisi III, jadi tidak ada disini yang diistimewakan, semua sama. Laporan yang disajikan ke kami, itu semuanya harus yang terbaru. Jadi jangan data tahun kemarin. Padahal ini sudah pekerjaan jilid II senilai 12,1 miliar rupiah,”pungkasnya.

Norma, meminta kepada DPU, untuk menyediakan RAB PBM jilid II yang dikerjakan oleh CV Sasmito, agar  Komisi III lebih mudah dalam pengawasan. Selain itu, meski pengguna anggaran adalah Dinas Pasar, namun DPU tidak boleh lepas begitu saja.

“Kami minta disediakan RAB PBM jilid II, untuk kami evaluasi. Meskipun itu pengguna anggarannya Dinas Pasar, tapi DPU kan tidak bisa lepas begitu saja. Karena banggunan itu kan nilainya besar. Jangan sembrono begitu. Kan nggak mungkin kalau DPU tidak tahu sama sekali,”tambahnya.

Kabid Cipta Karya, Dodo, berkilah jika data yang diberikan itu pembanggunan PBM jilid I, lantaran pada saat itu, DPU membayarkan P2 PMB jilid I. Sedangkan untuk PBM jilid II, semua sudah diserahkan ke Dinas Pasar.

“Jadi data itu P2 nya PBM tahap pertama, yang dibayarkan. Data yang di DPU ya itu. Yang proyek PBM jilid II itu masuk ke Dinas Pasar. Kan sudah ada konsultan, kita hanya perencanaan saja. Secara teknis kita tetap memantau. Rapat teknis kita juga diundang. Tapi secara teknis lapangan, semua sudah kita serahkan kepada konsultan pengawas,”pungkasnya.

sumber

Continue

Penari striptis divonis 2 tahun penjara

Riski Saifullah dan Ifa Aini penari striptis yang menjadi terdakwa narkoba divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa, (29/10/2013).

Dalam sidang amar putusan hakim menyatakan Ifa terbukti secara sah dan menyakinkan meyalahgunakan narkoba jenis sabu.

“Sesuai pasal 127 ayat 1, memutiskan memberikan hukuman dua tahun pejara dikurangi masa tahanan untuk keduanya,” ujar Ketua Majelis Hakim Baharudin.
Putusan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara.

Untuk diketahui, Ifa yang diketahui berprofesi sebagai penari panggilan ini ditangkap polisi ketika berpesta narkoba diduga jenis shabu-shabu dan ineks bersama tiga orang temannya di sebuah kos-kosan Jl Dukuh Kupang Timur, 25 Juni lalu.

Saat digerebek polisi, narkobanya sudah habis dikonsumsi. Barang bukti yang disita cuma berupa pipet kaca, enam bungkus plastik kecil yang diduga ekstasi, timbangan elektrik dan uang Rp 500 ribu.

Tiga orang temannya diantaranya Sri Lestari, Erik Irmawan (berkas terpisah) dan Riski Saifullah. Saat berperpesta narkoba bersama teman-temannya itu, Sri dan Ifa sedang off dari pekerjaannya sebagai penari panggilan.

Iva sendiri menolak disebut penari striptis kendati dia menerima job panggilan menari dari rumah ke rumah yang dijalaninya. Namun dia tidak menampik disebut sexy dancer.

Sekali terima panggilan job, perempuan berparas manis ini mengaku pasang tarif Rp 300 ribu dan dia akan menghibur dengan tarian-tarian hot sedikitnya selama 3 jam.

Sri mengaku juga menerima job panggilan menari di pub atau tempat-tempat hiburan malam lainnya di Surabaya.

sumber

Continue

Bus Cendana tabrak rumah dan motor di Madiun

Bus Cendana jurusan Madiun-Ponorogo menabrak rumah warga dan sepeda motor di Jl Hayam Wuruk, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Selasa sore (29/10/2013).


Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peritiwa ini. Kendati begitu, Aditya (16) pengendara sepeda motor mengalami luka serius. Warga Jl Tirtaraya, Mangunharjo itu mengalami patah tulang kaki.

 Informasi beberapa saksi mata di lokasi kejadian, kecelekaan terjadi akibat Bus Cendana Nopol AE 7150 UB menghindari sepeda motor yang dikendarai Aditya yang melaju dari arah berlawanan dan tiba-tiba memotong jalan.

Akibatnya, Daryanto, pengemudi bus tak bisa menguasai laju kendaraannya. Sopir asal Balerejo, Kabupaten Madiun banting stir ke kanan jalan lalu menghantam rumah milik Mbah Nasrul bin Nurali.

“Kejadiannya tadi setelah hujan deras. Bus itu langsung oleh dan menabrak rumah setelah mengindari motor dari utara yang memotong jalan. Motor juga tertabrak,” terang Aji, warga setempat kepada LICOM di lokasi kejadian.

Kasus laka ini ditangani Satuan Lantas Polresta Madiun. Sopir bus langsung diamakan guna pemeriksaan lebih lanjut. Sementara korban dilarikan ke rumah sakit.

sumber

Continue

Peserta keterbatasan mental lolos finish di Jakarta Marathon

Jakarta Marathon 2013 di Silang Monas Jakarta, Minggu (27/10/2013).  Lomba lari rute Monas-Bundaran HI, Tugu Pancoran, Senayan, Kota Tua, Geraja Katedral-Monas (finish) sep[anjang 42 Km diikuti sekitar 10.000 pelari dari berbagai negara.  Ternyata di antara peserta,  ada pula para pelari yang keterbatasan mental, dan tuna netra, serta yang mengalami kelumpuhan –lari dengan kursi roda– namun mereka tetap bermangat.Para peserta yang mengalami keterbatasan mental itu didampingi beberapa orang untuk mencapai garis finish.  Bahkan, ada pula peserta tuna netra yang juga berhasil memasuki finish.

sumber

Continue

KPK: Ada ‘Markus’ di kasus Akil Mochtar

Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, mengatakan bahwa ada dugaan perantara dalam kasus suap Pilkada MK dengan tersangka Akil Mochtar. Hal tersebut ia ungkapkan selepas menghadiri acara diskusi KPK ‘RUU KUHP dan KUHAP serta Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pemberantasan Korupsi’.


“Konstruksi yang dibangun dalam kasus Pak Akil ini ada penerima dan pemberi. Pak Akil penerima, nah ada tokoh semacam Fathanah, dia sebagai penerima juga,” ujar Bambang di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa kasus sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) masih terus dikembangkan. Tim penyidik juga sedang berusaha untuk mengungkap kasus suap yang ada di pilkada-pilkada lain selain Gunung Mas dan Lebak.

Sebelumnya, orang yang diduga sebagai makelar kasus perkara Pilkada MK yakni Muhtar Effendy memenuhi panggilan sebagai saksi untuk Akil, dia adalah orang yang diyakini sebagai mirip peran ‘Fathanah’ dalam kasus suap Pilkada MK. Namun menurut keterangannya, ia membantah telah menerima uang apapun terkait Pilkada.

Nama Muhtar Effendy kembali santer terdengar sebagai salah seorang yang diduga mengetahui tentang kasus suap Pilkada yang sedang ditangani oleh Komisi Pembantasan Korupsi (KPK) setelah sebelumnya, calon Wali Kota Palembang Sarimuda dan Calon Bupati Banyuasin Hazuar Bidui, berharap KPK segera menangkap Muhtar. Sebab, Muhtar dituding kunci suap-menyuap di Mahkamah. Sarimuda mengaku dimintai Muhtar uang pelicin untuk hakim MK hingga Rp 15 miliar.
Namun, uang tersebut tidak dia penuhi karena merasa tidak ada yang salah dalam sengketa Pilkada yang tengah dihadapinya. Tak lama berselang, Sarimuda yang dimenangkan KPU Palembang ternyata kalah di MK.

Calon Bupati Banyuasin, Hazuar Bidui, juga mengalami nasib yang sama. Ia mengaku tiga kali bertemu dengan Muhtar di Palembang dan Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung di lobi Hotel

Aryaduta Palembang pada 20 Juli 2013 itu, Mukhtar meminta ia menyiapkan uang Rp 20 miliar. Uang tersebut untuk memuluskan gugatan mendiskualifikasi Calon Bupati Yan Anton Ferdian, pesaing Hazuar. Permintaan itu tidak ia penuhi karena dinilainya tidak mungkin hakim MK bisa disuap.

 sumber

Continue

Diduga ada dalam BAP tersangka migas, Sutan: Beritanya biar seksi

Politisi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana diduga disebut dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka kasus suap migas Rudi Rubiandini. Hal itu langsung ditanggapi oleh Sutan Bhatoegana yang juga Ketua Komisi VII DPR RI.


“Saya juga nggak tahu isinya (BAP). Biasalah itu kalau mengenai saya kan jadi sexy beritanya,” kata Sutan saat dihubungi wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Dia membantah mengenai materi pertemuan yang dilakukannya. Baik materi di Pasific Place Belagio dan Plaza Senayan, maupun di Darmawangsa yang diduga berlangsung bulan Juli 2013.
“Ya, pertemuan itu benar, karena beberapa pengusaha ingin melaporkan kepada Rudi Rubiandini (RR) tentang perlakuan yang tidak adil oleh beberapa bawahan RR, tentang THR itu yang tidak benar,” tandasnya.

Seperti diketahui, dalam BAP itu juga menyebutkan, lokasi-lokasi tempat Rudi dan Sutan bertemu seperti di Pacific Place Bellagio dan Plaza Senayan. Sutan disebut pernah mengenalkan seorang pengusaha ke Rudi.

sumber

Continue

Penyerapan anggaran Damkar dan PB DKI masih rendah

Memasuki triwulan IV tahun anggaran 2013, realisasi penyerapan anggaran anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB DKI) DKI Jakarta dinyatakan masih rendah. Kepala Dinas Damkar dan PB DKI Subejo mengatakan, saat ini realisasi penyerapan anggaran lembagnya baru mencapai 29,51% dari total anggaran sekitar Rp 1 triliun.


Namun, pihaknya tetap optimis, penyerapan anggaran akan terealisasi melebihi 90% pada akhir tahun anggaran ini. “Kami optimis penyerapan anggaran akan terealisasi melebihi 90% di akhir tahun ini.

Semuanya dalam proses lelang. Diharapkan bisa selesai dalam wktu dekat ini. Kemudian barang-barang akan datang pada Desember, karena hampir semuanya kita impor,”  ujar Subedjo di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (29/10/13).

Saat ini hampir seluruh proyek pengadaan alat pemadam kebakaran sedang dalam tahap proses lelang. Diharapkan seluruh proses lelang tersebut akan rampung pada November ini. Sehingga, ujar dia, pemenang lelang bisa langsung memberikan penagihan pengerjaan untuk pembayaran pengadaan alat-alat pemadam kebakaran dan beberapa alat pemadam kebakaran yang sedang dalam proses lelang, yaitu pengadaan pompa kebakaran manual, alat perlindungan pernapasan masyarakat dan petugas, sepeda pemadam kebakaran dan alat bantu evakuasi bencana.Dari total anggaran Dinas

Damkar dan PB DKI sebesar Rp 1,096 triliun, sebanyak Rp 292 miliar merupakan belanja tidak langsung atau belanja pegawai. Sedangkan sisanya Rp 804 miliar merupakan belanja langsung untuk penambahan alat-alat pemadam kebakaran.

sumber

Continue