Kejati Jatim usut dua pejabat Pemkot Surabaya soal `uang siluman’

Pengusutan `uang siluman’ Rp 8 miliar di Kasda Pemkot Surabaya terus dilakukan Kejati Jatim. Setelah gagal memanggil Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya pada Jumat (1/11/2013) kemarin, Kejati Jatim akhirnya memanggil pejabat Dinas Pengelolaan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Surabaya untuk dimintai keterangan seputar keberadaan uang tak bertuan tersebut.


Masing-masing Sekretaris DPPKD Surabaya, Yuniarto Herlambang dan Kasi Pajak Hiburan dan Reklame, Indira Wahyuni. “Mereka diperiksa untuk menjelaskan bagaimana ada uang titipan pajak reklame di rekening Pemkot Surabaya,” ujar Kasidik pidana khusus Kejati Jatim Rohmadi.

Sementara itu, usai diperiksa Sekretaris DPPKD Surabaya Yuniarto Herlambang mengaku sama sekali tak mengetahui secara detail kapan ada dana titipan atau uang tak bertuan dari reklame sebesar Rp 8 miliar. “Saya kurang paham apa uang Rp 8 miliar itu ada sejak 2009 atau 2011 lalu. Yang tahu detailnya adalah bendahara,” terangnya.

Pihaknya juga tak mengerti, kapan uang titipan reklame itu masuk ke rekening Pemkot Surabaya, yang juga jadi tempat menyimpan dana Kasda. Dia melihat, perusahaan reklame tiba-tiba sudah memasukkan dana ke rekening itu. “Tapi uang yang ada di rekening itu tak hanya dari reklame saja, namun juga dari pendapatan lain,” tambahnya.

Dipaparkannya, meski ada uang yang masuk ke rekening Pemkot Surabaya, namun pengambilanya harus sesuai prosedur. “Kami tak bisa serta merta mengambil uang itu begitu saja. Ini adalah uang negara dan untuk mengambilnya tetap harus ada prosedurnya,” pungkasnya.

sumber